PILKADA ajang suksesi kepemimpinan. Forum rakyat yang dianggap paling demokratis dan representatif. Hasilnya, cukup memadai. Dari ratusan pilkada provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah diselenggarakan berjalan dengan baik, kecuali di beberapa daerah t
erjadi ekses-ekses sehingga muncul kekerasan. Seperti yang terjadi di Kaur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan saat ini di Maluku Utara.
Proporsi kekerasan sosial yang terjadi pasca-pilkada di Sulsel dan Malut dipicu oleh resistensi masing-masing pendukung atas keputusan Mahkamah Agung. Di Sulsel, para pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang melampiaskan kekecewaannya, karena MA memutuskan pilkada ulang di empat kabupaten. Di Malut, pendukung Abdul Gafur-Fabanyo kecewa lalu melakukan tindakan kekerasan menyusul keputusan MA menganulir keputusan KPU Pusat. Ekses sosial atas keputusan MA ini bukan sesuatu yang normal dalam pemikiran demokrasi. Rakyat tidak bisa disalahkan, yang patut dan bertanggung jawab adalah elit politik, elit partai, dan para politisi. Mereka secara tidak langsung memancing kemarahan, menebar aroma kekerasan, dan memprovokasi pendukung. Aspek hukum dari sebuah keputusan seyogianya tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu. Putuskan sesuai proporsi masalahnya.
Berulangkali kita mengingatkan bahwa yang belum siap berdemokrasi itu adalah para pelaku politik. Slogan simpatik yang mencerminkan kebesaran jiwa sebelum pertarungan dimulai dengan kata-kata siap menang siap kalah hanya isapan jempol belaka. Implementasinya tidak demikian. Komentar-komentar yang disampaikan menunjukkan kekerdilan jiwa dan bersikap apriori terhadap keputusan yang sudah diambil. Pengaruh komentar dan reaksi sporadis yang diekspresikan adalah jalan masuk dalam memprovokasi kemarahan. Sikap seperti ini kita sesalkan, seharusnya para elit politik, politisi, dan elit partai memberi contoh baik, karena demokrasi bukan sebatas pilkada, melainkan lebih luas lagi.
DEMOKRASI dalam pilkada tidak melulu urusan menang-kalah. Demokrasi adalah cara kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni memajukan kesejahteraan rakyat. Kita berharap pada kesamaan pandang, demokrasi tetap kita penting, tetapi mewujudkan kemakmuran rakyat jauh lebih penting lagi. Pengertian ini tidak berarti kita mengalahkan demokrasi dan menempuh cara-cara a-demokratis untuk mengejar kemakmuran. Artinya, mekanisme pilkada sejatinya adalah memilih dan menentukan figur yang dinilai mampu memenuhi harapan rakyat mewujudkan kesejahteraan.
Apa yang hendak kita sampaikan dalam ruang editorial ini bahwa pilkada bukan demokrasi kalau dibumbui dengan perilaku a-demokratis. Lebih tidak demokratis lagi jika kita mengabaikan substansi dan tujuan demokrasi. Bukankah kita sepakat untuk mengatakan bahwa demokrasi mempunyai pengertian yang jauh lebih mendasar daripada siklus lima tahunan pemilu? Kita ingin menekankan bahwa yang terpokok dari proses politik yang tertuang dalam mekanisme pilkada itu tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan, menghargai dan meninggikan kesetaraan hak antarkomunitas sosial, dan lain-lain. Prosedur pemilihan hanya bagian kecil dari sisi luas demokrasi. Saatnya kita mengisi demokrasi pilkada tanpa curiga dan mengandalkan prosedur, tetapi dengan kecerdasan mengarahkan proses ini menuju jembatan kesejahteraan. O0000
erjadi ekses-ekses sehingga muncul kekerasan. Seperti yang terjadi di Kaur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan saat ini di Maluku Utara.
Proporsi kekerasan sosial yang terjadi pasca-pilkada di Sulsel dan Malut dipicu oleh resistensi masing-masing pendukung atas keputusan Mahkamah Agung. Di Sulsel, para pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang melampiaskan kekecewaannya, karena MA memutuskan pilkada ulang di empat kabupaten. Di Malut, pendukung Abdul Gafur-Fabanyo kecewa lalu melakukan tindakan kekerasan menyusul keputusan MA menganulir keputusan KPU Pusat. Ekses sosial atas keputusan MA ini bukan sesuatu yang normal dalam pemikiran demokrasi. Rakyat tidak bisa disalahkan, yang patut dan bertanggung jawab adalah elit politik, elit partai, dan para politisi. Mereka secara tidak langsung memancing kemarahan, menebar aroma kekerasan, dan memprovokasi pendukung. Aspek hukum dari sebuah keputusan seyogianya tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu. Putuskan sesuai proporsi masalahnya.
Berulangkali kita mengingatkan bahwa yang belum siap berdemokrasi itu adalah para pelaku politik. Slogan simpatik yang mencerminkan kebesaran jiwa sebelum pertarungan dimulai dengan kata-kata siap menang siap kalah hanya isapan jempol belaka. Implementasinya tidak demikian. Komentar-komentar yang disampaikan menunjukkan kekerdilan jiwa dan bersikap apriori terhadap keputusan yang sudah diambil. Pengaruh komentar dan reaksi sporadis yang diekspresikan adalah jalan masuk dalam memprovokasi kemarahan. Sikap seperti ini kita sesalkan, seharusnya para elit politik, politisi, dan elit partai memberi contoh baik, karena demokrasi bukan sebatas pilkada, melainkan lebih luas lagi.
DEMOKRASI dalam pilkada tidak melulu urusan menang-kalah. Demokrasi adalah cara kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni memajukan kesejahteraan rakyat. Kita berharap pada kesamaan pandang, demokrasi tetap kita penting, tetapi mewujudkan kemakmuran rakyat jauh lebih penting lagi. Pengertian ini tidak berarti kita mengalahkan demokrasi dan menempuh cara-cara a-demokratis untuk mengejar kemakmuran. Artinya, mekanisme pilkada sejatinya adalah memilih dan menentukan figur yang dinilai mampu memenuhi harapan rakyat mewujudkan kesejahteraan.
Apa yang hendak kita sampaikan dalam ruang editorial ini bahwa pilkada bukan demokrasi kalau dibumbui dengan perilaku a-demokratis. Lebih tidak demokratis lagi jika kita mengabaikan substansi dan tujuan demokrasi. Bukankah kita sepakat untuk mengatakan bahwa demokrasi mempunyai pengertian yang jauh lebih mendasar daripada siklus lima tahunan pemilu? Kita ingin menekankan bahwa yang terpokok dari proses politik yang tertuang dalam mekanisme pilkada itu tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan, menghargai dan meninggikan kesetaraan hak antarkomunitas sosial, dan lain-lain. Prosedur pemilihan hanya bagian kecil dari sisi luas demokrasi. Saatnya kita mengisi demokrasi pilkada tanpa curiga dan mengandalkan prosedur, tetapi dengan kecerdasan mengarahkan proses ini menuju jembatan kesejahteraan. O0000
http://iqbalchaniago.wordpress.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar