Pemberian gelar?... Perlukah itu?

INDONESIA masih dalam suasana berkabung. Sebagian besar rakyat masih berduka dan tak habis-habisnya memanjatkan doa untuk mendiang Jenderal Besar (Purn) TNI HM Soeharto. Suasana khidmat itu akan berlangsung selama tujuh hari. Tetapi, di lain sudut, kekhidmatan itu terkurangi nilainya, karena sebagian orang justru bergunjing soal lain yang belum patut dibicarakan. Nilai kepatutan inilah yang kita persoalkan, tidak hanya dari sisi etika dan moral sosial juga aspek proseduralnya.
Kita menyoroti masalah ini terkait dengan gagasan Fraksi Partai Golkar DPR. Fraksi PG mengusulkan agar HM Soeharto diberi penghargaan gelar pahlawan nasional. Kita tidak menafikan gagasannya. Gagasan ini masuk akal dan bisa diterima akal sehat. Tetapi, apakah tepat kalau kita membicarakan masalah ini di tengah suasana berkabung? Rasanya masih ada waktu untuk membicarakannya di lain hari, di saat yang tepat. Golkar seyogianya bisa bersabar. Belum waktunya kita membicarakan masalah ini.
Sebagai pemimpin, HM Soeharto telah berjasa kepada bangsa dan negara. Kalau aspek ini yang dijadikan ukuran, maka sudah selayaknya Pak Harto dicalonkan memeroleh gelar pahlawan nasional. Tetapi, kita punya standar, ukuran, kriteria, dan syarat yang telah dibakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964. Berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan pahlawan adalah warga negara RI yang gugur dalam perjuangan membela bangsa dan negara. Sedangkan kriteria yang kedua, pahlawan adalah warga negara RI yang berjasa membela bangsa dan negara dalam riwayat hidupnya, namun tidak ternoda oleh suatu perbuatan yang membuat cacat nilai perjuangannya. Lantas bagaimana dengan HM Soeharto? Gelar pahlawan yang diusulkan ini masih debatable.
MEMBERI gelar pahlawan atau tanda jasa harus melibatkan partisipasi publik. Prosesnya cukup panjang melalui suatu proses penyelidikan atau penelitian. Pengusulnya adalah Dinas Sosial Daerah Tingkat I, lalu diusulkan ke tingkat I. Usulan-usulan itu akan diseleksi badan pembina pahlawan pusat, baru diajukan kepada presiden. Partisipasi publik diperlukan agar obyektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau usulan ini hanya mengandalkan emosional, kedekatan, dan memanfaatkan suasana batin rakyat yang berkabung, yang muncul adalah subyektivitas. Gelar pahlawan tidak diberikan dengan metode asal tunjuk, seperti yang pernah dilakukan HM Soeharto saat masih berkuasa ketika menganugerahkan gelar pahlawan kepada Jenderal Basuki Rachmat dan Siti Hartinah (Bu Tien). Kita harus belajar dari pengalaman agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sama. Cukup banyak tokoh bangsa yang selayaknya memeroleh gelar pahlawan, tetapi sampai saat ini tidak dilakukan. Sebut misalnya, Sjafruddin Prawiranegara. Sebagai tokoh pejuang, Sjafruddin Prawiranegara layak memeroleh gelar pahlawan, tetapi karena tokoh ini terlibat dan memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi gelar itu tidak diberikan.
Kita ingin pemberian gelar pahlawan kepada HM Soeharto tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Jangan salah sangka, kita tidak mementahkan gagasan dan usulan Fraksi PG DPR. Kita hanya mengingatkan saatnya belum tepat untuk mengusung gagasan itu.